MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRD Barito Utara, Senin (8/9/2025).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Barito Utara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, asisten sekda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara Indra Gunawan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menjelaskan, laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang hasilnya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kita bersyukur atas capaian ini, namun saya mengajak semua pihak untuk bekerja keras memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi BPK, agar di tahun mendatang Barito Utara bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Indra Gunawan.
Berdasarkan laporan keuangan tersebut, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp2,79 triliun atau 105,81 persen dari target yang ditetapkan, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp2,27 triliun atau 78 persen dari total pagu anggaran. Dengan demikian, terjadi surplus anggaran sebesar Rp519,18 miliar.
Pj Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, perangkat daerah, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menegaskan komitmen pihak legislatif untuk terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada rakyat.
“DPRD akan memberikan perhatian penuh dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD ini. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, sehingga pelaksanaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya. (SP/red)
