Palangka Raya. Kaltengtimes.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengungkapkan, meski terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalteng tahun 2025, namun kontribusinya terhadap total PAD masih belum optimal, terutama terhadap potensi-potensi pajak yang belum tergarap secara masimal, seperti di sektor pertambangan, perkebunan dan sektor kehutanan. ‘’Melalui rapat ini saya meminta kepada seluruh instansi terkait agar mengoptimalkan penyerapan PAD tahun 2025 demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Kalteng Berkah yang Sejahtera,’’ tandas Gubernur dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubenrur Kalteng H. Agustiar Sabran saat menyampaikan sambutan.(Photo/van)
Dikatakan Gubernur Agustiar Sabran, potensi besar dalam penerimaan pajak dapat dimaksimalkan melalui optimalisasi penerimaan dari Pajak Alat Berat Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Untuk mengatasi hal ini, Gubernur menekankan perlunya langkah strategis dan terpadu antar instansi terkait, penguatan integrasi data serta pembangunan sinergi dan komitmen dari pemerintah kabupaten/kota yang harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal berbasis bukti, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan dan transportasi industry.
Yang tidak kalah pentingnya lanjut Gubernur, penegakan aturan penggunaan Plat KH bagi kendaraan operasional Perusahaan, pelaporan penggunaan debit air permukaan yang sesuai volume, peredaran, distribusi, pembelian bahan bakar kendaraan bermotor melalui wajib pajak yang sah di Kalimantan Tengah serta pendataan dan penetapan objek pajak alat berat juga penting agar pihak perusahaan dapat berkontribusi terhadap PAD Kalteng.
Dalam kesempatan itu Gbernur Agustiar Sabran mengimbau agar pelayanan pembayaran pajak diarahkan menuju sistem yang lebih digital dan transparan, demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menutup celah terjadinya pelanggaran. “Kita tidak bisa selamanya bergantung pada pemerintah pusat. Kalimantan Tengah harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan dari desa hingga kota, mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan anak-anak di pedalaman,” tandas Gubernur.
Sebelumnya, dalam laporannya Plt. Sekda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi serta para pemangku kepentingan guna mengoptimalkan peningkatan PAD Kalteng, khususnya dari sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Jika seluruh wajib pajak di sektor-sektor tersebut melaksanakan kewajiban perpajakan daerah secara tertib, transparan, dan konsisten, maka pendapatan daerah akan meningkat secara signifikan dan dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan serta kemandirian daerah,” ujar Leonard.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo dan para Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng lainnya, Direktur Bank Kalteng, serta jajaran Direktur Perusahaan se-Kalteng. (red)