MUARA TEWEH. Kaltengtimes.co.id — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara yang diwakili Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Regina Listya Yuniarti mengatakan, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah diperlukan sinergi dan peran yang kuat dari Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Komunitas dan Media sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Kabupaten Barito Utara.
Hal tersebut diungkapkan Regina dalam sambutannya pada Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum PUSPA dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Program Hapakat Usaha Bawi Lewu di Kabupaten Barito Utara, bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Utara, Rabu (6/3/2024).
Pada kesempatan tersebut, Regina Listya Yuniarti sangat mengapresiasi serta menyambut baik kegiatan ini dan mengatakan agar mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, melalui lima arahan Presiden tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan; Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak; Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; serta Penurunan Pekerja Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak.
Sementara itu, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden yang diwakili oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Murjani mengatakan bahwa semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Forum PUSPA, dan tersisa satu kabupaten yang belum dilakukan sosialisasi dan advokasi yaitu Kabupaten Barito Utara.
Selanjutnya, Murjani melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Program Hapakat Usaha Bawi Lewu. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa menurut 5 (lima) Arahan Presiden Republik Indonesia, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang menjadi dasar Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Program Hapakat Usaha Bawi Lewu ini dibentuk dan diharapkan menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi dan semua unsur pelaku Pembangunan di Desa dalam mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia untuk Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.
“Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta untuk Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Penurunan Stunting khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah perlu adanya pemberdayaan perempuan yang meningkat, lalu pendapatan keluarga menjadi meningkat, keluarga lebih sejahtera dan menjadikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun, serta pengasuhan anak membaik,” ungkap Murjani.
“Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan wirausaha di desa yang mampu mengembangkan usahanya dengan percaya diri, mandiri, dapat mengontrol hasil usahanya, meningkatkan peran serta kaum perempuan di desa dalam peningkatan pendapatan/perekonomian keluarga dan meningkatkan perekonomian di perdesaan,” pungkas Murjani.
Kegiatan ini menghadirkan Narasumber yaitu Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Irawaty, yang menyampaikan pentingnya Forum Puspa dalam mendukung Kabupaten Layak Anak, Ketua PUSPA Prov. Kalteng yang diwakili oleh Ketua III PUSPA Prov. Kalteng Lily Handayanie beserta tim, serta turut hadir pula Pejabat dari Instansi Lingkup Kabupaten Barito Utara. (red)
