PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Menteri Dalam negeri Tito Karnavian meminta kepada Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota agar memperbanyak kegiatan pemberian bansos baik tunai maupun non tunai dari pos anggaran bansos. ‘’Ini sangat penting untuk membantu masyarakat tidak mampu yang rentan, mereka yang susah, itu akan memberikan image yang baik untuk kepala daerah, memperkuat daya beli masyarakat dan ini akan berdampak pada pengendalian inflasi” ucap Tito Karnavian dalam arahannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/3/23).
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. Nuryakin mewakili Gubernur Kalteng.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin rapat menyebut, rakor ini adalah acara rutin mingguan terkait pengendalian inflasi, “isu Inflasi ini harus terus menerus kita jaga, apalagi di bulan Ramadan dimana pola demand akan berubah, karena akan makin tinggi akibat buka puasa bersama masyarakat dan menjelang hari raya Idul Fitri yang perlu diikuti dengan pola suplai yang cukup, ketersedian bahan pangan sekaligus harga yang tetap bisa terjangkau oleh masyarakat” sebutnya.
Sesuai arahan Presiden RI, Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditujukan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan/Lembaga yang intinya adalah terkait dengan pola hidup sederhana dan masa transisi pandemi, maka buka puasa bersama baik pejabat pusat maupun daerah dan melibatkan ASNnya untuk ditiadakan. Menindaklanjuti surat tersebut, Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran juga tanggal 20 Maret 2023 kepada gubernur/bupati/walikota se Indonesia tentang penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut.
Menurut data hasil rilis BPS yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini, perkembangan harga memasuki bulan Ramadan Indeks Perkembangan Harga (IPH) masih sama seperti minggu lalu, “secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan nilai IPH 18,52%, sedangkan penurunan harga tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan nilai IPH -6,66%” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa andil inflasi tertinggi terjadi pada komoditas cabe rawit, beras, cabe merah, bawang putih dan daging ayam ras, “lima komoditas ini yang mengalami fluktuasi harga cukup signifikan” tambah Pudji.
Memasuki bulan Ramadan 2023 terjadi inflasi yang cukup tinggi di negara penduduk muslim seperti Bangadesh, Pakistan, Maroko dan Mesir, “di samping alasan kenaikan harga dan kekurangan pasokan, kecenderungan kenaikan harga di beberapa negara islam diduga juga sebagai respon pelaku pasar pada naiknya permintaan terhadap komoditas menyambut Ramadan” ucapnya.
Sementara itu Sekda Prov. Kalteng Nuryakin saat diwawancarai menjelaskan rakor pengendalian inflasi ini merupakan kegiatan rutin setiap minggu Kemendagri dengan Pemprov. Kalteng terkait penanganan inflasi, “Alhamdulilah inflasi kita sudah masuk di urutan 16 yaitu 5,81%, ini sudah jauh dari rata-rata inflasi nasional” jelasnya. “Kondisi stok dan ketersediaan bahan pangan Kalteng aman, cabe murah, sedangkan untuk beras, minyak goreng tersedia” sambung Nuryakin.
Dia juga menambahkan bahwa sambil menunggu edaran dan arahan dari Mendagri tentang bansos, “Pemprov Kalteng dalam bulan Ramadan ini juga akan menyiapkan bansos untuk masyarakat berupa paket sembako dengan harga antara 100 ribu sampai 200 ribu per paket” pungkasnya.
Rakor Pengedalian Inflasi dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Mewakili Forkopimda, Instansi Vertikal/mewakili, Kepala Perangkat Daerah terkait. Turut hadir secara virtual Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Holtikuktura, Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Satgas Polri, Mewakili Panglima TNI Staf Ahli Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. (red)
