PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mendukung Monitoring Centre Prevetion (MCP) Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para Inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan system MCP. Hal tersebut diungkapkan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama MCP Pencegahan Korupsi leh Kemendagri, KPK dan BPKP. Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H.edy Pratowo secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (31/8). Menurut Mendagri Tito Karnavian, pengelolaan bersama MCP bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transpormasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik. Intervensi yang dapat dilakukan Kemendagri sebagai fungsi Pemerintah dan Pengawasan umum diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana Desa, optimalisasi pendapatan Daerah dan manajemen aset Daerah. Tito Karnavian berharap Kepala Daerah terutama Bappeda untuk betul-betul mempelototi perencanaan APBD tingkat 2 agar betul-betul bisa paralel selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat reel ditingkat 2 masing-masing, juga paralel dengan prongran tingkat 1 dan tingkat Nasional. Untuk Provinsi, selain program tersebut reel dibutuhkan oleh Provinsi juga paralel dengan program Nasional. Dalam rapat tersebut Wagub didampingi oleh Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin, Plt. Inspektur Prov. Kalteng Saring, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(red)
