DENPASAR, Kaltengtimes.co.id – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Senin (9/5) malam. Rakernas APPSI tersebut merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama 1 tahun serta merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah Musyawarah Nasional (Munas) dalam pengambilan keputusan dan penetapan program kerja APPSI. Rakernas yang akan digelar pada 9-11 Mei 2022 tersebut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, serta Ketua dan Anggota Dewan Pakar APPSI.
Saat menyampaikan arahannya sedikitnya ada 5 pesan yang diuratakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yakni pertama, di masa pandemi saat ini, program-program diminta berfokus pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. “Terkait hal ini saya minta penggunakan APBD dilaksanakan tepat waktu,” tegas Wapres. Kedua, terus mendorong peningkatan kualitas SDM di daerahnya masing-masing serta menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda. Ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Keempat, meluncurkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, dan penggunaan teknologi digital. Sedangkan yang kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah bagaimana dapat mewujudkan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhkan generasi masa depan. “Orientasi pembangunan masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang efektif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” jelas Wapres.
Diingatkan Wapres, sesuai semangat konstitusi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Daerah pun diharapkan mampu mengambil kebijakan yang dibutuhkan dengan aspirasi rakyat.
Lebih lanjut, Wapres menguraikan beberapa hal yang mesti dijadikan pedoman bagi jajaran pemerintah dan pembangunan daerah. “Untuk itu, saya minta seluruh Gubernur melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan ASN karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah, mencegah praktek KKN serta diskriminasi dalam Tata Kelola Pemeritahan termasuk praktek jual beli jabatan,” harap Wapres.
Sementara itu, Ketua Umum APPSI Anies Baswedan, dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum bersama. “Kami berharap rekomendasi yang nantinya dihasilkan akan bisa digarap bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik,” harap Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sinkronisasi antara maksud/tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun di daerah,” imbuhnya. (red)
