PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Suharno mengatakan progress implementasi Bela Pengadaan masih diusahakan di lingkup Prov. Kalteng, di mana kegiatan pembelian melalui aplikasi Bela Pengadaan telah diinisiasi di Biro PBJ terkait paket pembelian ATK. Walaupun pada awalnya hanya memiliki nilai pagu 3.000.000 rupiah saja, namun bisa dikatakan ini merupakan langkah berani, sebagai langkah bersejarah untuk memulai implementasi di lingkup Pemprov. Kalteng.
“Ini satu langkah yang berani, namun harus dimulai, meskipun nilai belanja ATK tiga juta rupiah nantinya harus menggunakan aplikasi Bela Pengadaan. Hal ini tentu akan mewujudkan tranparansi dan meminimalisir penyimpangan” ucap Suharno saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (11/3), di Ruang Rapat Bajakah, Gedung C Komplek Kantor Gubernur Kalteng. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Biro PBJ Suharno menyampaikan rasa hormatnya atas kesediaan dari Komisi I DPRD Prov. Kalsel yang berkenan untuk berkunjung ke Prov. Kalteng dan Biro PBJ pada khususnya.
Sekretaris Komisi I DPRD Prov. Kalsel H. Suripno Sumas menyampaikan maksud kunjungan mereka, yaitu untuk mengetahui bagaimana progress implementasi Aplikasi Belanja Langsung Pengadaan dan Katalog Elektronik Lokal di Prov. Kalteng dilakukan. Selain itu, pihaknya ingin mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan implementasinya.
Pada diskusi yang berlangsung hangat dikemukakan pula bahwa salah satu hasil identifikasi permasalahan implementasi Bela Pengadaan adalah pada sinkronisasi aturan SPJ keuangan yang masih harus melakukan harmonisasi dengan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, sosialisasi teknis yang masih harus terus digenjot, serta kesiapan dari para penyedia barang/jasa.
Walaupun demikian, Plt. Kepala Biro PBJ optimis bahwa implementasi Bela Pengadaan bisa dilaksanakan dengan baik pada tahun 2022, memenuhi target yang ditetapkan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Adapun implementasi katalog lokal, ditargetkan dapat diluncurkan pada tahun 2022 juga dengan produk pertama adalah katalog baju ASN.
Sebagai penutup Komisi I DPRD Prov. Kalsel menyerahkan cinderamata kepada Biro PBJ Sekretariat Daerah Prov. Kalteng, yang diserahkan oleh Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalsel, Dra. Hj. Rachmah Norlias kepada Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Prov. Kalteng,Suharno, dan sebaliknya. (red)
