Kuala Kapuas, kaltengtimes.co.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kapuas terus mendorong terwujudnya kemitraan yang kuat antara pelaku usaha besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor DPM-PTSP Kabupaten Kapuas, Kamis (27/8/2026), tersebut diikuti peserta secara luring maupun daring.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas yang diwakili Asisten II Kusmiatie, ST., M.Si., Kepala DPM-PTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kabag Hukum Setda Kapuas, para camat, pimpinan perusahaan, serta Ketua Kadin Kabupaten Kapuas.
Kepala DPM-PTSP Kabupaten Kapuas, Teguh Yunianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara usaha besar dan UMKM di daerah.
Menurutnya, perubahan regulasi melalui Permen Investasi Nomor 3 Tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan kemitraan dalam bidang penanaman modal.
“Kami berharap dengan adanya sosialisasi dan kepastian hukum melalui regulasi terbaru ini, akan terbangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling menguatkan antara usaha besar dan UMKM di daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” tegas Teguh.
Ia menjelaskan, kemitraan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas UMKM lokal agar dapat berkembang dan naik kelas hingga masuk dalam rantai pasok industri nasional.
Selain itu, regulasi terbaru tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kemitraan melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha besar maupun UMKM memanfaatkan peluang kemitraan yang tersedia.
Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Kapuas, Kusmiatie, yang membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, menyampaikan bahwa perkembangan investasi dan program hilirisasi di Kabupaten Kapuas menunjukkan tren positif.
Meski demikian, menurutnya pertumbuhan investasi harus memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar.
“Pertumbuhan investasi harus bersifat inklusif dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah melalui penguatan UMKM,” ujarnya.
Kusmiatie menambahkan, tata cara dan mekanisme kemitraan antara usaha besar dengan UMKM memerlukan kepastian hukum, transparansi, serta sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan regulasi nasional.
Karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 dinilai menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam menyempurnakan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas memiliki pemahaman yang sama dalam membangun kemitraan usaha yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM serta perekonomian daerah. (Nas)
