Palangka Raya, Kaltengtimes.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan setiap penerimaan daerah digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan,” kata Yohanes Freddy Ering belum lama ini.
Freddy Ering mengatakan PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan utama yang menopang berbagai program pembangunan daerah.
Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menilai keterbukaan dalam pengelolaan PAD tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa seluruh penerimaan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
“PAD harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat secara nyata hasil dari PAD yang mereka bayarkan,” katanya 22 Juni 2026,
Menurut legislator dari PDI Perjuangan tersebut, upaya meningkatkan PAD tetap perlu dilakukan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan pembangunan daerah.
Namun peningkatan pendapatan tidak boleh hanya berfokus pada target angka, melainkan juga harus diiringi dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dijelaskanya bahwa Kalimantan Tengah memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD.
Beberapa di antaranya berasal dari sektor pariwisata, investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Freddy menilai potensi tersebut perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Selain itu, berbagai inovasi juga diperlukan untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru yang dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa setiap inovasi yang dilakukan harus berjalan seiring dengan prinsip keterbukaan informasi.
Menurutnya, transparansi menjadi elemen penting agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan dan manfaat yang dihasilkan dari setiap program peningkatan PAD.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam menyusun program peningkatan PAD. Dengan kolaborasi, program akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” imbuhnya lebih dalam.
Keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan PAD akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif.
Kolaborasi tersebut juga dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal.(z)
