Palangka Raya, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4/2026). Dalam rakor tersebut, Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Selain membahas pengendalian inflasi, forum ini juga mengulas Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan untuk pengawasan obat dan makanan oleh BPOM, serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month to month), dengan inflasi tahunan sebesar 3,48 persen yang mulai menunjukkan tren melandai. Namun demikian, Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan yang lebih tinggi, yakni mencapai 3,86 persen. Secara bulanan, tekanan inflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara secara tahunan, inflasi didorong oleh sektor perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga.
Menanggapi kondisi tersebut, Mendagri menekankan pentingnya langkah cepat dalam mengendalikan harga komoditas strategis, khususnya bawang merah. Ia menilai ketergantungan produksi pada satu wilayah dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas harga secara nasional.
Selain itu, pengawasan distribusi komoditas seperti daging, telur ayam ras, dan minyak goreng juga diminta untuk diperketat guna mencegah gejolak harga di pasar. Tak hanya faktor domestik, Tito juga mengingatkan adanya potensi tekanan dari faktor eksternal, terutama konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk inflasi di daerah.
Seluruh pemerintah daerah pun diminta untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong swasembada, serta mengoptimalkan kerja sama antarwilayah sebagai langkah antisipasi. “Pengawasan harus diperketat. Produk unggulan daerah harus diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri meskipun harga global meningkat,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.(red)
