MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara secara resmi menyampaikan pendapat akhir sekaligus menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026. Pendapat akhir tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Jiham Nur, dalam Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Ketua Pengadilan Agama, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Saat dikonfirmasi wartawan, Senin (1/12/2025), Jiham Nur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda APBD 2026. Ia menilai proses pembahasan telah dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian untuk memastikan dokumen anggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pembahasan APBD adalah proses krusial untuk menghasilkan rencana keuangan daerah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara jelas sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Jiham.
Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Selanjutnya, dokumen APBD akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah sebelum diberlakukan.
Selain menyampaikan persetujuan, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh program yang telah disepakati—baik pembangunan baru, rehabilitasi, maupun pemeliharaan—dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah.
Jiham menekankan agar pemerintah daerah menjaga akuntabilitas dan efektivitas anggaran sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. “Pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan daerah,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta optimalisasi pendapatan daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal Barito Utara.(y)