Muara Teweh. Kaltengtimes.co.id — Manajemen RSUD Muara Teweh secara terbuka memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan mutu layanan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025).
RDP ini digelar sebagai tindak lanjut atas turunnya status akreditasi rumah sakit dari tipe C menjadi tipe D, sekaligus sebagai forum evaluasi pelayanan publik. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiati Rusli, dan dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Gazali, Direktur RSUD Muara Teweh Tiur Maida, para anggota DPRD, serta jajaran manajemen rumah sakit.
Dalam paparannya, Direktur RSUD Tiur Maida menjelaskan sejumlah kendala mendasar yang menghambat peningkatan layanan, mulai dari keterbatasan pembiayaan operasional yang sepenuhnya ditanggung BLUD tanpa dukungan APBD, hingga kekurangan alat kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan. “Anggaran pengadaan obat dan bahan habis pakai sudah melampaui batas. Untuk layanan hemodialisis saja, rumah sakit menanggung defisit Rp200–300 ribu per pasien,” ungkap Tiur.
Ia berharap adanya dukungan APBD untuk pengadaan alat, obat-obatan, dan perbaikan fasilitas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Menanggapi keluhan publik, Tiur menjelaskan beberapa fasilitas yang dikeluhkan seperti toilet ruang bersalin IGD dan kebocoran plafon memang akibat kondisi bangunan lama. Sementara isu kekurangan dokter spesialis dibantah, dengan penjelasan bahwa RSUD justru menambah enam dokter baru dan hanya satu dokter yang tidak memperpanjang kontrak karena alasan keluarga.
Terkait pengelolaan parkir, manajemen menyatakan siap jika tarif dihapus, asalkan biaya operasional sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPRD menyampaikan masukan masyarakat terkait pelayanan BPJS, akurasi diagnosa, dan suasana kerja tenaga medis. Sementara Asisten Sekda H. Gazali menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar RSUD terus berbenah dan mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi warga Barito Utara.
RDP ini menjadi wadah dialog terbuka antara DPRD dan RSUD untuk mencari solusi atas berbagai persoalan layanan kesehatan, sekaligus menegaskan komitmen perbaikan di tengah keterbatasan anggaran dan infrastruktur.(red)