PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kalteng tidak harus menunggu kesiapan seluruh kabupaten/kota sekaligus. Program ini akan dijalankan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.
“Kalau Palangka Raya sudah siap, maka pembangunan bisa segera dilakukan. Sementara daerah lain yang belum siap, seperti Barito Utara, bisa menyusul. Kalau semua saling menunggu, program tidak akan berjalan,” ujarnya.
Saat ini, masih ada tiga daerah yang belum siap menjalankan program tersebut. Namun, daerah yang sudah siap diminta segera memulai pembangunan. Sugiyarto berharap, pada tahun 2025, setiap kabupaten/kota sudah memiliki Sekolah Rakyat, meskipun belum seluruhnya dengan gedung permanen.
“Kalau pembelajaran sudah bisa dimulai meski masih menumpang di ruang lain, itu sudah baik. Yang penting prosesnya berjalan,” tambahnya.
Ia juga menekankan perlunya validasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, serta prosedur operasional standar yang jelas untuk menghindari penyimpangan.
Lebih jauh, Sugiyarto menyoroti tantangan utama bukan pada jumlah siswa, melainkan tenaga pengajar. Karena gaji guru Sekolah Rakyat dibiayai APBN, maka rekrutmen harus mengikuti aturan pusat. Ia mengusulkan agar perekrutan memprioritaskan lulusan FKIP dan jurusan pendidikan dari putra daerah Kalteng.
“Targetnya jelas, Sekolah Rakyat harus hadir di seluruh Kalteng. Walau bertahap, yang penting pembelajaran bisa dimulai,” tutupnya. (red)
