BUNTOK, kaltengtimes.co.id– Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Barito Selatan Dr. Deddy Winarwan mengatakan dengan telah disahkannya UU Nomor 3/2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6/2014 tentang Desa, sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024 yang lalu, membawa suasana baru dalam konteks pemerintahan Desa.
Dikatakannya, dalam UU tersebut, selain penambahan masa jabatan Kades dan masa keanggotaan untuk Badan Permusyawaratan Desa, juga mengatur beberapa hal baru di dalamnya.
Dengan adanya perubahan pada pemerintahan desa, kata dia, maka akan berdampak kepada penyelenggaraan pemerintahan di desa terkait aspek tanggung jawab administrasi dan pengelolaan keuangan Desa.
“Oleh sebab itu saya berharap agar seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Desa segera menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut,” ujar Pj Bupati Barsel Deddy Winarwan, Jum’at (30/8/2024).
Menurut dia, tidak hanya sebagai suatu tantangan melainkan sebuah peluang untuk lebih maju dan lebih berdaya lagi ke depannya untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing desa.
“Untuk itu, saya minta masing-masing rantai pemerintahan mulai dari Dinas/Badan/Kantor satuan kerja sampai dengan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama, sehingga mewujudkan sinergi yang baik dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya, sehingga capaian kinerja kita dapat tercapai maksimal,” ungkapnya. (red)
