PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Biro Organisasi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (19/9/23), bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Lilis Suriani dan didampingi oleh Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan RB Yosias, bersama dengan perwakilan tujuh Perangkat Daerah (PD) yang akan berperan dalam evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada tanggal 3-4 Oktober 2023.
Rakor ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah yang akan diambil oleh masing-masing PD dalam rangka mempersiapkan paparan terkait upaya pengentasan kemiskinan sesuai dengan ruang lingkup dan program kerja yang telah ditetapkan. Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu poin penting dalam penilaian atau evaluasi SAKIP dalam mengukur kinerja instansi pemerintahan.
Adapun ketujuh PD Pemprov yang akan memberikan paparan tersebut adalah Bappedalitbang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kepala Biro Organisasi Lilis Suriani dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Rakor ini dapat berjalan dengan baik, dan semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik pula. “Rakor ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi direncanakan dengan baik, agar para peserta dapat memberikan kesan baik kepada KemenPAN RB, sehingga membanggakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga nantinya,” ungkapnya.
“Rakor ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang kuat dalam mempersiapkan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI yang akan menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintahan dalam upaya kualitas SAKIP, RB dan pembangunan ZI ke depannya,” tambah Lilis.
Sementara itu, Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja dan RB Yosias mengatakan bahwa persiapan yang baik dengan memberikan arahan kepada perwakilan PD untuk menyusun paparan kepada KemenPAN RB merupakan suatu langkah yang baik dalam usaha memperoleh penilaian yang baik pula dari para evaluator KemenPANRB.
“Semua peserta diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan ini. Evaluasi ini juga menjadi sarana penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Yosias. (red)
