JAKARTA. Kaltengtimes.co.id — Pantauan cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) hingga dua hari ke depan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun demikian, kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap dijaga dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayanya.
Berdasarkan analisis potensi kemudahan terjadinya karhutla di Kalbar dalam dua hari ini (26-27/8), sebagian kecil wilayah teridentifikasi dengan tingkat sangat mudah terbakar, seperti wilayah Kayong Utara dan Ketapang. Sedangkan pada akhir Agustus hingga 1 September 2023, teridentifikasi hampir seluruh wilayah Kalbar menunjukkan potensi sangat mudah terbakar.
Pada Jumat kemarin (25/8/23) Satuan tugas udara melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC dengan menebar bahan semai NaCl seberat 800 kg. Operasi TMC dilakukan dengan menggunakan pesawat berjenis Casa 212.
Menghadapi bahaya karhutla, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan seluruh sumber daya dari dinas terkait, masyarakat maupun dunia usaha untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dini.
BNPB telah menyiagakan sejumlah helikopter untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan karhutla. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan mengatakan, pihaknya mengerahkan helikopter untuk patroli dan pengeboman air atau water-bombing.
Tercatat 2 helikopter untuk patroli dan 3 untuk water-bombing yang dioperasikan dari Pontianak. “Sedangkan 2 helikopter, masing-masing untuk patroli dan water-bombing digerakkan dari wilayah Ketapang,” ujarnya melalui pesan digital, Jumat (25/8).
Fajar menambahkan, setiap helikopter water-bombing tersebut berkapasitas 4.000 liter air yang dapat diangkut dalam ember mekanik.
Dari sejumlah helikopter pengeboman air, total operasi udara yang telah berjalan hingga Jumat kemarin (25/8) sebanyak 74 sorti. Jumlah bom air yang dijatuhkan mencapai 5,8 juta liter.
Sementara itu, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar menyebutkan luas lahan terdampak karhutla hingga Jumat (25/8) mencapai 5.768,73 hektar. Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhulta dengan nomor 1035/BPBD/2023. Status tersebut berlaku dari 1 hingga 31 Agustus 2023, serta dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
Menyikapi bencana asap di daerah, BNPB menekankan kembali instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla. BNPB mengimbau, di antaranya pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha kehutanan dan pertanian dapat bekerja sama dalam pencegahan dini. Di samping itu, pemerintah daerah memberikan sanksi tegas pelaku usaha kehutanan dan pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan karhutla. (red)
