PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni mengatakan, Workshop Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kalteng tahun 2023 menjadi momentum yang baik untuk melakukan evaluasi bersama atas hasil pembangunan yang telah dicapai, terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Hal tersbeut dikatakan Sri Widanarni dalam sambutannya mewakili Gubernur saat membuka Workshop RAD PKSB, bertempat di Aula Kantor Dinas Perkebunan Prov. Kalteng, Senin (31/7/23). Workshop ini juga dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.
Ketika membacakan sambutan Gubernur, Sri Widanarni mengatakan workshop ini akan membangun komitmen bersama bagaimana mengimplementasikan RAD PKSB, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 53 Tahun 2020.
“Dengan adanya forum strategis ini, diharapkan tercipta harmonisasi dan sikronisasi RAD PKSB tingkat Provinsi dengan RAD PKSB tingkat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah maupun dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian.
Melalui forum ini, Sri Widanarni meminta kepada peserta workshop agar mendiskusikan hal-hal urgent dalam RAD PKSB, yakni aspek legalitas lahan; aspek kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar pekebun; aspek budidaya kelapa sawit; aspek sarana dan prasarana; dan aspek hilirasi dan pemasaran.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng Rizky R Badjuri dalam laoporannya menyampaikan workshop ini bertujuan untuk melihat perkembangan dan capaian pelaksanaan RAD PKSB sampai dengan saat ini.
“Workshop ini diikuti oleh 60 orang peserta yang terdiri dari Tim RAD PKSB Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, para Koordinator Forum Petani Sawit Mandiri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat,” sebut Rizky.
Turut hadir narasumber pada workshop tersebut, dari Deputi II Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (red)
