BUNTOK, kaltengtimes.co.id- Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana mengatakan pemerintah kabupaten setempat telah menetapkan delapan arah kebijakan prioritas pembangunan 2024 mendatang.
“Delapan arah kebijakan tersebut sesuai dengan tema pembangunan 2023-2026,” katanya saat membuka musyawarah pembangunan daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Buntok, Senin.
Tema pembangunan itu, lanjut dia, mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, delapan arah kebijakan prioritas itu yang pertama mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah.
Kedua lanjut dia, melaksanakan program penurunan angka stunting dan kemiskinan, serta ketiga melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kemudian, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melakukan perbaikan kualitas sarana serta prasarana infrastruktur daerah,” jelasnya.
Untuk arah kebijakan keenam yakni melakukan peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif. Ketujuh meningkatkan pelayanan publik, dan yang kedelapan melakukan pengelolaan pemerintahan yang baik.
Untuk itu ia meminta kepada pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait untuk berpikiran terbuka, dan hindari ego sektoral, serta memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif.
“Perangkat Daerah juga harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, sehingga penyelenggaraan pembangunan pada 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang ada,” kata dia.
Dengan demikian, perangkat daerah dapat menghadirkan penyelesaian terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Barito Selatan secara tepat dan strategis.
Selain itu Lisda juga mengatakan, perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program yang tepat sasaran dan bersifat komprehensif dengan selalu memperhatikan target kinerja yang telah disusun atau ditetapkan.
Hal tersebut dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem sampai target nol persen pada 2024. Kemudian menurunkan angka stunting, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan guna menanggulangi dampak inflasi di daerah. (red)
